KEDIRI, 13 Februari 2024 – Dalam upaya mencetak sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah, Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri melaksanakan audiensi dan koordinasi strategis bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Langkah ini diambil untuk memetakan potensi pelibatan lulusan BKI di sektor publik dan pemerintahan di masa mendatang.
Agenda yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan lokakarya ini menjadi bukti keseriusan prodi dalam menjamin mutu pendidikan. Kendati saat ini belum menelurkan alumni, Prodi BKI tidak ingin menunggu bola. Pihak prodi secara aktif membuka ruang dialog dengan para pemangku kebijakan di Pemkot Kediri sebagai representasi calon pengguna lulusan dari unsur pemerintahan.
Ketua Program Studi BKI, Ika Novita Sari, M.Psi., Psikolog., menjelaskan bahwa pelibatan pemerintah kota sangat krusial agar kurikulum yang disusun tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam konteks pelayanan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa peran konselor Islam tidak hanya terbatas di lembaga pendidikan, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam layanan sosial kemasyarakatan yang dikelola pemerintah. Oleh karena itu, kami berinisiatif mendengar langsung ekspektasi Pemkot Kediri,” ungkap Ika Novita Sari, M.Psi., Psikolog.
Pertemuan ini menghasilkan langkah konkret yang lebih jauh dari sekadar diskusi, yakni dimulainya penyusunan draf kerja sama mengenai penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesepakatan ini dirancang sebagai payung hukum strategis yang akan memfasilitasi kolaborasi antara kampus dan pemerintah kota, mencakup aspek pendidikan (magang/praktik), penelitian bersama, hingga pengabdian kepada masyarakat yang berdampak langsung bagi warga Kediri.
Sebagai tindak lanjut cepat dari koordinasi induk tersebut, penyusunan draf kerja sama teknis langsung dilakukan secara spesifik bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri. Sinergi dengan BPBD ini dinilai sangat relevan untuk menyiapkan kompetensi mahasiswa dalam hal psychological first aid dan penanganan trauma pascabencana, yang menjadi salah satu area krusial bagi lulusan Bimbingan Konseling Islam.
Selain dengan BPBD, Pemerintah Kota Kediri juga berkomitmen mengkoordinasikan perluasan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Dalam waktu dekat, agenda penyusunan draf kerja sama dijadwalkan akan melibatkan unit strategis lain seperti bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta dinas sosial terkait. Koordinasi satu pintu di bawah Pemkot Kediri ini diharapkan mampu mengintegrasikan peran akademisi BKI ke dalam berbagai lini pelayanan publik secara sistematis.
“Langkah pemetaan dan legalisasi kerja sama ini adalah upaya kami untuk memastikan ‘link and match’ terjadi sejak dini. Sehingga nantinya, lulusan kami memiliki profil kompetensi yang compatible dan siap bersinergi membantu program-program pemerintah daerah,” pungkas Ika Novita Sari, M.Psi., Psikolog.
About The Author
